65 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Tahun Ini, Target Capai 100 Lokasi pada Juli 2025
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan sebanyak 65 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi tahun ini. Sekolah-sekolah ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 6.800 siswa dari keluarga kurang mampu.
Awalnya, 53 sekolah direncanakan mulai berjalan pada Juli 2025. Namun, jumlah tersebut terus bertambah. “Saat ini sedang dikaji tambahan 35 titik lagi. Bila dinyatakan layak oleh Kementerian PUPR, maka jumlah total siswa yang bisa ditampung bisa mencapai hingga 10.000 orang,” ujar Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Ia menambahkan, setiap sekolah rakyat memiliki kapasitas bervariasi—ada yang menampung 50 siswa, ada pula yang hingga 100 siswa. “Mudah-mudahan jumlahnya bisa terus bertambah lebih dari 65 titik,” harapnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir dalam rapat tersebut menyatakan dukungannya melalui koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda). Ia menekankan pentingnya keterlibatan Pemda karena Sekolah Rakyat berkaitan erat dengan persoalan lahan, perizinan, akses jalan, air, listrik, hingga tenaga pengajar.
Menurut Tito, hingga saat ini terdapat 351 usulan lokasi Sekolah Rakyat yang diajukan oleh 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun, semuanya masih harus diverifikasi. “Lahannya harus bebas sengketa, aksesibilitas harus baik, dan bangunannya layak digunakan. Dari situ baru bisa ditentukan mana yang jadi prioritas,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa lintas kementerian—termasuk Kemendagri, Kemensos, dan Kementerian PUPR—ikut memverifikasi usulan lahan. Banyak daerah mengusulkan lokasi, tetapi banyak juga yang belum memenuhi syarat. Oleh karena itu, Tito akan mengirim surat edaran kepada para kepala daerah untuk mendukung program ini, termasuk menyusun peraturan daerah jika diperlukan. “Aset tetap milik Pemda, tapi dipinjampakaikan kepada Kemensos,” ujarnya.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan optimisme bahwa program ini bisa berjalan sesuai target. “Seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda sudah bekerja keras untuk menyiapkan Sekolah Rakyat,” katanya. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mendukung. “Mari bersama entaskan kemiskinan melalui pendidikan yang layak bagi generasi muda kita.”
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, juga menyampaikan rasa bahagianya karena program ini mendapat dukungan luas. Ia menyebut, seluruh infrastruktur Sekolah Rakyat akan berbasis digital, mulai dari manajemen, presensi, hingga kurikulum. “Semua ini bisa terwujud berkat kerja lintas sektoral,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta jajaran direksi dari Telkom, PLN, dan Nindya Karya. (Red)
