APBN Jawa Timur Triwulan I 2025 Tumbuh 5%, Fokus pada Infrastruktur dan Layanan Publik

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I bersama perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan wilayah Jawa Timur menggelar acara Media Briefing Regional Jawa Timur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Jawa Timur hingga akhir Maret 2025 menunjukkan pertumbuhan stabil sebesar 5,00% (year-on-year). Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, menyampaikan bahwa pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan sektor pengadaan listrik dan gas serta konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga.

Kinerja Pendapatan Negara

Hingga Maret 2025, total pendapatan negara di Jawa Timur mencapai Rp58,33 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak sebesar Rp21,64 triliun. Sektor Industri Pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan Rp12,08 triliun.
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat Rp34,7 triliun atau 23,31% dari target nasional, terdiri dari bea masuk, bea keluar, dan cukai.
3. Pengelolaan Aset Negara melalui lelang menghasilkan Rp1,43 triliun atau 26,25% dari target tahunan.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,99 triliun, terdiri dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,06 triliun dan PNBP lainnya Rp935,81 miliar.

Realisasi Belanja Negara

Untuk mendukung layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program prioritas nasional, realisasi belanja Kementerian/Lembaga di Jawa Timur hingga akhir Maret 2025 meliputi:

1. Belanja Pegawai Rp6,27 triliun – utamanya untuk pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu.
2. Belanja Barang Rp1,54 triliun – digunakan untuk pemeliharaan ketertiban dan keamanan, pendidikan madrasah, pelayanan haji dalam negeri, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan pengendalian lumpur Sidoarjo.
3. Belanja Modal Rp307,17 miliar – dialokasikan untuk modernisasi non-alutsista, pembangunan bendungan, peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional, sarana pendidikan, konektivitas perkeretaapian, dan infrastruktur laut.
4. Belanja Bantuan Sosial Rp54,65 miliar – difokuskan pada bantuan pendidikan, khususnya untuk perguruan tinggi dan pendidikan dasar.

Transfer ke Daerah dan Dampak Pembangunan

Dukungan APBN terhadap APBD melalui skema Transfer ke Daerah tercatat sebesar Rp19,53 triliun atau 23,4% dari target, didominasi oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik.

Dampak nyata dukungan APBN terlihat pada pembangunan infrastruktur di Jawa Timur, seperti pengembangan bendungan, danau, peningkatan konektivitas jalan nasional, serta konektivitas transportasi darat dan laut.

Infrastruktur ini mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi. (Red)