Pusat Kajian Halal (PKH) ITS menjadi satu-satunya perguruan tinggi negeri (PTN) di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI yang menduduki peringkat 10 besar pendamping aktif Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) nasional.
Wakil Ketua PKH ITS Nur Aini Rakhmawati SKom MScEng PhD mengatakan, peringkat tersebut diperoleh PKH ITS dengan 132 pendamping halal aktif yang memiliki persentase 2,40 persen dari total 10 besar pendamping aktif.
Dengan peringkat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tersebut, PKH ITS mendapatkan 24 ribu kuota khusus sertifikasi halal untuk tahun 2023.
“Dengan kuota tersebut, kami mendapatkan pendanaan dari Kementerian Agama sesuai kuota yang diberikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, dosen yang akrab disapa Aini ini mengungkapkan, peringkat tersebut didapatkan ITS atas kerja sama dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam 18 tim Kuliah Kerja Nyata Pengabdian kepada Masyarakat (KKN Abmas) Sertifikasi Halal.
Mereka diberi pelatihan untuk menjadi pendamping sertifikasi halal. Melalui pelatihan ini, para dosen dan mahasiswa tersebut diberikan pengetahuan tentang proses sertifikasi produk halal untuk membantu masyarakat.
Setelah menerima pelatihan, para tim KKN Abmas diberi tugas untuk mendampingi UMKM mendapatkan sertifikasi halal secara langsung sebagai syarat kelulusan.
Selama prosesnya, PKH ITS terus mendampingi melalui monitoring oleh dosen maupun proses validasi data oleh PKH. Aini menyebut, mereka bukan hanya melatih, namun juga melakukan pembinaan secara bertingkat.
Walaupun baru bergabung menjadi LP3H pada Agustus 2022 lalu, lanjut Aini, PKH ITS telah berhasil membantu mengeluarkan 204 sertifikat halal untuk UMKM dalam empat bulan.
Tidak hanya UMKM di Surabaya, tapi juga menyebar ke Kediri, Pamekasan, hingga Pasuruan. “Kami ikut mengembangkan Kawasan Halal Kediri, Kawasan Edu Wisata Garam, hingga wisata kurma,” lanjutnya bangga.
Meski sempat mengalami kendala akibat banyak pihak UMKM yang belum terlalu melek teknologi dan pengajuan sertifikasi halal yang dikembalikan, namun para pendamping dapat mengatasi masalah tersebut dengan baik.
Sayangnya, masih terdapat antrean komisi fatwa yang cukup panjang sehingga sertifikat halal baru didapatkan setelah dua atau tiga bulan diproses.
Alumnus Teknik Informatika ITS ini berharap, PKH ITS dapat memenuhi target kuota yang ada melalui berbagai program yang akan segera diluncurkan, salah satunya Gerakan Seribu UMKM Halal.
Selain itu, dosen kelahiran 1982 ini berharap agar banyak mahasiswa yang bergabung dengan PKH ITS untuk menjadi pendamping sertifikasi halal. Terakhir, Aini mengharapkan adanya kebijakan dari BPJPH agar antrean komisi fatwa menjadi tidak terlalu panjang.
“Sehingga proses sertifikasi halal bisa menjadi lebih cepat,” tandasnya penuh harap. (Red)
