Sejak dimulainya pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, pada 4 Januari 2022 lalu, sampai saat ini sudah ada kurang lebih 234 unit huntara dan 635 unit huntap yang sudah berdiri. Meskipun belum rampung seluruhnya, namun beberapa bangunan sudah hampir selesai.
Kepala BNPB Mayjen TNI Suhariyanto saat meninjau proses relokasi di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro, mengatakan selama pelaksanaan mulai tanggal 4 Januari hingga sekarang tanggal 15 Februari 2022 atau kurang lebih satu bulan setengah sudah berdiri hunian sementaranya 234 unit, hunian tetapnya 635 unit, Selasa (15/2/2022).
Suhariyanto mengapresiasi gerak cepat seluruh stakeholder, khususnya Pemkab Lumajang dalam percepatan penanganan bencana pasca erupsi Semeru. Proses relokasi pasca bencana di Lumajang menjadi salah satu yang paling cepat.
Menurut Suhariyanto, pembangunan hunian sementara agak sedikit lambat, karena dikerjakan donatur dari berbagai lapisan masyarakat.
Sedangkan, hunian tetap dilakukan BUMN di bawah koordinasi Kementerian PUPR. Namun, pihaknya memastikan pembangunan hunian tetap maupun sementara dilakukan secara cepat dan terukur pengerjaannya.
“BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, red) sebagai institusi yang menaungi terkait penanganan bencana akan segera melaksanakan rapat koordinasi dengan para penyelenggara agar diketahui dimana kelemahanannya dan dipacu lagi, lebih cepat lagi paking tidak menyamai pembangunan hunian tetap,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa relokasi penyintas bencana erupsi Semeru memang menjadi fokus perhatian Pemkab Lumajang untuk memastikan mereka segera kembali pindah dari tempat pengungsian ke tempat yang lebih aman dan nyaman.
Bupati Lumajang Thoriqul Haq (Cak Thoriq) menyampaikan, bahwa sembari memaksimalkan proses evakuasi dan tempat pengungsian warga pasca terjadinya bencana, pihaknya juga bergerak cepat melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan telaah tempat relokasi warga pasca penanganan bencana.
Gerak cepat yang dilakukannya direspon positif oleh Presiden RI, Joko Widodo melalui Menteri LHK dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri terkait penggunaan lahan Perhutani seluas 81 hektare untuk relokasi masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru.
“Sambil tempat pengungsian yang terus dibenahi, kami juga melakukan telaah mana tempat (relokasi,red) yang aman sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan tempat yang aman dan nyaman,” ujarnya. (Red)
